Mudik Lebaran 2026, SPKLU Pecah Rekor tapi Rasio dengan Mobil Listrik Masih Jauh dari Ideal
Dalam hitungan 24 jam selama periode silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah, pengguna kendaraan listrik di Indonesia melakukan 18.088 kali pengisian daya di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) milik PLN. Angka ini empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 4.360 transaksi. Konsumsi energinya pun mencapai 427.980 kilowatt hour (kWh).
Lonjakan ini menandakan satu hal yang tidak bisa dipungkiri: adopsi kendaraan listrik di Indonesia tengah berjalan sangat cepat. Penjualan mobil listrik battery electric vehicle (BEV) secara kumulatif dari Januari hingga Juli 2026 mencapai 69.739 unit, melonjak 80,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, berdasarkan data dari DetikOto yang merujuk pada angka Gaikindo. Pangsa pasar elektrifikasi di Tanah Air bahkan sudah menyentuh 26 persen dari total penjualan nasional hingga Mei 2026.
Namun, di balik euforia pertumbuhan itu, ada angka yang jarang dibahas dan mencolok: total populasi kendaraan listrik di Indonesia per April 2026 sudah mencapai 468.000 unit, terdiri dari sekitar 242.000 motor listrik dan 223.000 mobil listrik penumpang. Dengan jumlah SPKLU PLN yang hanya 4.769 unit di 3.097 lokasi, rasio pengisian daya sudah sangat jauh dari ideal.
Rasio 1:98, Jarak dari Standar Ideal
Kementerian ESDM sendiri menyatakan bahwa rasio ideal antara SPKLU dan kendaraan listrik adalah 1 berbanding 10. Artinya, setiap satu unit SPKLU seharusnya melayani tidak lebih dari 10 kendaraan listrik. Realitas di lapangan jauh berbeda.
Dengan asumsi hampir seluruh 468.000 unit kendaraan listrik adalah mobil dan motor yang mampu mengisi di SPKLU publik, rasio aktualnya sekarang berada di kisaran 1:98. Even jika 80 persen pemilik kendaraan listrik mengisi daya di rumah, seperti yang diasumsikan oleh beberapa pihak, rasio tetap di angka 1:20, yang masih dua kali lipat dari standar ideal.
Pemerintah memang menyediakan programa home charging melalui PLN, dan hingga saat ini tercatat lebih dari 92.000 pelanggan sudah menggunakan fasilitas pengisian daya di rumah. Bagi pemilik kendaraan listrik yang memiliki garasi atau lahan parkir pribadi, solusi ini memang sudah cukup. Namun, bagi ratusan ribu pengguna lainnya yang tinggal di kompleks tanpa daya listrik tambahan, atau yang menempuh perjalanan jarak jauh, ketergantungan pada SPKLU publik tidak bisa dihindari. Untuk konteks pemilihan EV yang tepat, lihat rekomendasi mobil listrik terjangkau di Bros & Roads.
Thailand Punya 11.622 Charger, Indonesia Cuma 4.769
Perbandingan dengan negara-negara ASEAN semakin memperlihatkan kesenjangan yang systemic. Thailand, yang menjadi pemimpin elektrifikasi di kawasan Asia Tenggara, kini memiliki 3.720 stasiun pengisian kendaraan listrik dengan total 11.622 unit charger. Tidak tanggung-tanggung, pada Januari 2026 saja, Thailand berhasil mendaftarkan 45.668 kendaraan listrik baru, melonjak 210 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi regulasi dan standarisasi, Thailand bahkan sudah lebih dulu maju. ASEAN secara bertahap mengadopsi standar CCS2 untuk memastikan kompatibilitas pengisian daya antarnegara, dengan target implementasi penuh pada 2030, berdasarkan informasi dari ASEAN NCAP. Thailand memimpin adopsi ini dengan jaringan charger yang sangat terdistribusi di berbagai lokasi strategis.
Pertanyaan besar kemudian muncul: bisakah infrastruktur Indonesia mengejar ketertinggalan ini? Secara geografis, tantangan Indonesia jelas berbeda. Kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau membuat distribusi SPKLU jauh lebih kompleks dibandingkan Thailand yang hanya terdiri dari satu landmass utama. Namun, realitas bahwa 2.667 dari 4.769 SPKLU Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa distribusi bukan sekadar soal geografi, tapi juga prioritas dan investasi.
Momentum yang Tidak Boleh Dilewatkan
Lonjakan transaksi SPKLU saat Lebaran menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik untuk kebutuhan perjalanan jarak jauh sedang meningkat. PLN sendiri telah menambah infrastruktur di jalur utama seperti Trans Jawa, Sumatera, dan Bali dengan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi strategis, meningkat 70 persen dibandingkan Idulfitri sebelumnya, berdasarkan data yang dirilis oleh OtoHub.
Namun, pertumbuhannya belum seimbang dengan laju penjualan kendaraan listrik itu sendiri. Jika pemerintah serius ingin elektrifikasi menjadi tulang punggung mobilitas nasional, perlu ada akselerasi yang jauh lebih agresif, baik dari sisi penambahan SPKLU, perluasan ke luar Jawa, maupun dukungan kebijakan untuk home charging di kawasan padat penduduk. Pertumbuhan populasi kendaraan listrik Indonesia sendiri sudah tercatat melonjak dari hanya 3.500 unit di 2020 menjadi 468.000 unit per April 2026, menurut data dari Uzone.
Momentum adopsi yang sedang tinggi ini adalah waktu terbaik untuk membangun fondasi infrastruktur yang kuat. Ketika permintaan mengisi daya di SPKLU sudah empat kali lipat, itu artinya masyarakat sudah mulai percaya pada kendaraan listrik sebagai sarana transportasi harian dan jarak jauh. Pertanyaannya sekarang tinggal satu: apakah jaringan pengisian dayanya siap menampung ledakan yang sudah terjadi?
