Komitmen investasi kendaraan listrik di Indonesia memasuki babak baru seiring beroperasinya sejumlah fasilitas perakitan lokal. Kebijakan pemerintah yang mematok syarat TKDN mobil listrik minimum 40 persen hingga akhir 2026 menjadi filter utama bagi pabrikan yang ingin menikmati fasilitas insentif penjualan. Namun, struktur perhitungan kandungan lokal yang berlaku saat ini memunculkan tantangan tersendiri di peta manufaktur nasional.
Struktur bobot TKDN mobil listrik dan realitas komponen lokal
Berdasarkan data Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), pemenuhan target 40 persen kandungan lokal pada mobil listrik saat ini sangat ditopang oleh aktivitas perakitan di dalam negeri. Dalam skema kalkulasi regulasi, proses perakitan kendaraan menyumbang porsi 30 persen dari total penilaian. Sementara itu, lokalisasi sel baterai berbobot 40 persen, dan komponen pendukung lainnya mencakup sisa 10 persen.
Kondisi ini membuat pabrikan yang telah menjalankan fasilitas perakitan di Indonesia hanya memerlukan tambahan 10 persen dari komponen pendukung untuk menembus ambang batas 40 persen. Akibatnya, nilai tambah yang terserap ke industri komponen lokal dinilai belum optimal, karena komponen bernilai tinggi seperti sistem penggerak dan modul baterai masih didatangkan dalam bentuk terurai dari luar negeri.
Evolusi regulasi dan lonjakan target 2027
Pemerintah Indonesia melalui penyesuaian regulasi telah menetapkan peta jalan yang lebih ketat. Jika hingga 2026 ambang batas minimum bertahan di 40 persen, angka tersebut akan melonjak menjadi 60 persen pada rentang 2027 hingga 2029, sebelum akhirnya ditargetkan mencapai 80 persen pada 2030. Lonjakan syarat dari 40 ke 60 persen ini menjadi ujian sesungguhnya bagi seluruh pabrikan.
Untuk menembus batas 60 persen, perakitan bodi dan interior saja tidak mencukupi. Integrasi fasilitas pasokan baterai LFP vs NMC lokal menjadi prasyarat mutlak. Langkah ini krusial seiring perkembangan rantai pasok industri yang juga menentukan daya tahan dan keekonomian kendaraan dalam jangka panjang.
Skema insentif bertingkat berbasis capaian kandungan lokal
Wacana terbaru yang dirancang Kementerian Perindustrian mengarah pada skema insentif bertingkat berbasis nilai capaian kandungan lokal, seperti dilaporkan Kompas Otomotif. Pabrikan dengan tingkat lokalisasi lebih tinggi akan memperoleh dukungan fiskal yang lebih besar dibandingkan model yang hanya sekadar menyentuh batas bawah regulasi.
Data pemerintah mencatat saat ini sedikitnya ada tujuh produsen kendaraan listrik di Indonesia yang telah mencapai nilai kandungan lokal di rentang 40 hingga 80 persen. Menurut informasi yang kami kumpulkan, pemimpin pasar seperti BYD yang mencatatkan penjualan signifikan dan menguasai lebih dari 40 persen pasar BEV nasional juga terus memacu lokalisasi fasilitas manufakturnya di Subang.
Pergeseran fokus dari sekadar volume penjualan impor menuju penguatan ekosistem manufaktur lokal menjadi penentu daya saing industri otomotif nasional dalam jangka panjang.
