Ketika pemerintah mengumumkan bahwa insentif EV berbasis CBU akan berakhir di akhir 2025, reaksi pertama dari banyak calon pembeli adalah panik. Harga akan naik. Pilihan akan berkurang. Pasar EV Indonesia sedang dalam bahaya. Tapi setelah lebih dari tiga bulan berjalan, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks, dan dalam beberapa aspek, justru lebih menarik dari yang dikhawatirkan.
Berakhirnya insentif CBU bukan akhir dari pasar EV Indonesia. Ini adalah awal dari babak yang berbeda, di mana brand EV tidak lagi bisa sekadar mengimpor dan menjual. Mereka harus membangun.
Apa yang sebenarnya berakhir, dan apa yang tidak
Penting untuk memahami persis apa yang berubah. Insentif yang berakhir adalah pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik yang diimpor dalam kondisi CBU (Completely Built Up), artinya kendaraan yang sudah selesai dirakit di negara asal sebelum dikapalkan ke Indonesia. Sebelum insentif ini, bea masuk yang seharusnya dikenakan bisa sangat signifikan dan mempengaruhi harga jual ke konsumen.
Yang tidak berakhir adalah insentif untuk kendaraan yang diproduksi secara lokal, atau yang masuk dalam skema CKD (Completely Knocked Down) dan IKD (Incompletely Knocked Down) dengan komitmen TKDN yang jelas. Ini adalah bedanya: bukan semua insentif EV berakhir, tapi insentif untuk brand yang hanya mengimpor tanpa komitmen produksi lokal.
CBU (Completely Built Up): kendaraan diimpor sudah dalam kondisi jadi, langsung dari pabrik di negara asal ke dealer Indonesia. CKD (Completely Knocked Down): komponen diimpor dalam kondisi terurai dan dirakit di Indonesia. Biaya lebih rendah, TKDN lebih tinggi. IKD (Incompletely Knocked Down): antara CBU dan CKD, dengan sebagian komponen yang sudah terintegrasi. Insentif yang berakhir spesifik untuk skema CBU. CKD dan produksi lokal tetap mendapat perlakuan yang berbeda.
Konsekuensi yang sudah terasa: kenaikan harga jangka pendek
Dalam jangka pendek, ada dampak negatif yang tidak bisa dinafikan. Beberapa model EV yang sebelumnya diimpor secara CBU mengalami kenaikan harga cukup signifikan di awal 2026, dengan kenaikan rata-rata di kisaran Rp 20 juta hingga Rp 60 juta tergantung model dan segmen harganya. Ini adalah konsekuensi transisi yang diperkirakan dan memang terjadi.
Tapi ada konteks penting yang perlu diperhatikan: kenaikan ini bersifat sementara untuk brand yang serius. Karena begitu mereka memulai produksi lokal, harga pokok produksi per unit bisa kembali turun. Brand yang sudah memiliki komitmen pabrik lokal sedang dalam masa transisi, bukan dalam kondisi permanen yang lebih mahal.
15 pabrikan yang memilih membangun, bukan mundur
Angka yang paling relevan untuk menilai dampak jangka panjang kebijakan ini adalah ini: setidaknya 15 pabrikan kendaraan listrik telah menyatakan komitmen produksi di Indonesia untuk 2026. Mereka mencakup hampir seluruh pemain aktif di pasar EV domestik, dengan total investasi yang sudah terkonfirmasi sekitar Rp 15,4 triliun dan kapasitas produksi gabungan lebih dari 281.000 unit per tahun.
BYD memimpin dari sisi nilai investasi dengan komitmen Rp 11,2 triliun untuk pabrik di Subang, Jawa Barat, yang dirancang untuk kapasitas 150.000 unit per tahun. Chery mengikuti dengan investasi Rp 5,2 triliun untuk fasilitas baru sekaligus peningkatan TKDN. Wuling, yang sudah punya basis perakitan di Cikarang, memperluas kapasitasnya. MG, AION, dan beberapa brand lain sedang dalam berbagai tahap pembangunan fasilitas.
Yang menarik adalah langkah VinFast, brand EV asal Vietnam yang justru bergerak paling agresif dalam konteks ini. Pabrik mereka di Subang sudah diresmikan dan mulai beroperasi di 2026, dengan kapasitas awal 50.000 unit per tahun. Lebih signifikan lagi, VinFast mengumumkan suntikan investasi tambahan sebesar US$1 miliar untuk ekspansi pabrik Subang, yang akan mendorong kapasitas produksi hingga 350.000 unit per tahun. Bagi brand yang baru masuk pasar Indonesia, angka itu adalah pernyataan komitmen yang sangat serius.
Mengapa ini kabar baik untuk ekosistem jangka panjang
Ini adalah argumen yang jarang dibahas dalam diskusi tentang berakhirnya insentif EV berbasis CBU: brand yang membangun pabrik di Indonesia tidak bisa sekadar pergi begitu pasarnya lesu. Investasi pabrik mengikat mereka pada komitmen jangka panjang yang jauh lebih kuat dari sekadar kontrak distribusi.
Ketika BYD membangun pabrik senilai Rp 11,2 triliun di Subang, atau VinFast menyuntikkan tambahan $1 miliar ke fasilitas yang sama-sama berlokasi di Subang, mereka tidak sedang berhitung untuk exit dalam dua tahun. Mereka sedang berhitung untuk puluhan tahun ke depan. Dan untuk membuat investasi itu masuk akal, mereka perlu membangun jaringan after-sales yang baik, memastikan ketersediaan suku cadang yang terjangkau, dan melatih tenaga teknisi lokal. Semua itu adalah hal yang menguntungkan konsumen secara langsung.
Ini adalah kontras yang menarik dengan model CBU murni, di mana brand hanya perlu memastikan jalur impor lancar dan dealer aktif. Tidak ada insentif struktural untuk investasi ekosistem yang lebih dalam.
Skema 1:1 sebagai mekanisme paksa yang efektif
Pemerintah menerapkan skema 1:1 sebagai mekanisme transisi: setiap unit EV yang masih diimpor CBU harus diimbangi dengan satu unit yang diproduksi secara lokal. Ini bukan larangan impor, tapi insentif terselubung yang sangat kuat untuk mendorong produksi domestik.
Brand yang tidak bisa atau tidak mau membangun kapasitas produksi lokal akan menghadapi kenaikan biaya yang signifikan dari bea masuk normal. Brand yang bergerak cepat membangun fasilitas lokal akan mendapat keunggulan harga dibanding kompetitor yang lebih lambat. Ini menciptakan tekanan kompetitif yang berpihak pada investasi jangka panjang di Indonesia.
Konteks lebih lengkap tentang dinamika harga EV pasca kenaikan awal 2026 sudah kami bahas di artikel tentang kenaikan harga EV Maret 2026. Untuk melihat bagaimana brand China menavigasi masuk ke Indonesia lewat struktur partnership yang berbeda, artikel tentang masuknya Leapmotor via Stellantis memberikan perspektif yang relevan.
Untuk konsumen: apa yang perlu disiapkan
Dalam 12 bulan ke depan, pasar EV Indonesia kemungkinan akan melalui periode di mana pilihan semakin banyak, tapi harga beberapa model masih belum stabil. Brand yang sudah produksi lokal akan mulai menyesuaikan harga ke bawah. Brand yang masih transisi akan ada di posisi lebih mahal sementara waktu.
Kalau kamu sedang mempertimbangkan beli EV, pertanyaan yang perlu ditambahkan ke checklist adalah: apakah brand ini sudah punya fasilitas produksi dan layanan purna jual yang solid di Indonesia? Harga stiker penting, tapi ekosistem after-sales adalah faktor yang sama pentingnya untuk kendaraan dengan teknologi yang masih relatif baru di pasar ini.
Peta investasi EV di Indonesia bisa diikuti lebih lanjut di laporan Kumparan tentang 15 pabrikan yang siap produksi lokal. Data investasi BYD di Subang tersedia di laporan Tempo tentang investasi BYD Indonesia.
